Ketua Komisi I DPRD Kalbar mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan yang kerap terjadi antara masyarakat dengan HGU perkebunan milik perusahaan.
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis meminta BPN berhati-hati menerbitkan sertifikat tanah masyarakat. Pasalnya, ada banyak permasalahan yang timbul di lapangan.
Dewan Sintang mempertanyakan soal tanah warga di daerah Ketungau yang tiba-tiba masuk HGU perusahaan perkebunan. Hal itu dinilai sebagai perampkan hak rakyat.