GenPI.co 
GenPI.co Kalbar - Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta mengatur lahan-lahan di daerah strategis sebagai kegiatan perekonomian masyarakat.
Tujuannya, mencegah lahan produktif tidak termanfaatkan dan menjadi lahan kosong yang tidak produktif.
Permintaan itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, di Kota Pontianak, Selasa (4/7).
BACA JUGA: Terima Sertifikat Tanah dari BPN, Satono: Tingkatkan Perekonomian Masyarakat
"Harus dimanfaatkan karena kalau dikuasai satu pemodal, wilayah itu wilayah pertumbuhan tapi tidak digunakan untuk apa dan sebagainya kan rugi kita, karena pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Menurut Sutarmidji, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi bersama Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalbar sebagai ajang atau forum untuk merumuskan dan mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan agraria pertanahan.
BACA JUGA: Bansir Laut Jadi Pilot Project Konsolidasi Tanah oleh ATR/BPN
Sebagai informasi, rakor tersebut juga merumuskan denah rencana aksi terhadap permasalahan-permasalahan baik terkait dengan penataan aset maupun terkait dengan penataan akses.
Harapannya agar tercipta upaya percepatan terkait dengan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalbar.
BACA JUGA: 13 SK Penetapan Rimba dan Gupung Diserahkan Bupati Sintang kepada BPN
"Semoga Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) ini bisa menyukseskan program Reforma Agraria dan kita berharap ke depan, betul-betul bisa mewujudkan tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat dengan distribusi tanah yang memang bermanfaat untuk daerah demi kesejahteraan masyarakat,” papar Sutarmidji.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
