Berita apbd terkini : Raperda Pertanggungjawaban APBD...

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan soal penyertaan modal yang berdampak pada peran PDAM Tirta Khatulistiwa, yang masuk dalam 4 Raperda.

BLT pengganti BBM dari dana APBD Kabupaten Sintang, BLT bagi penyandang disabilitas, dan BLT BBM-sembako diserahkan untuk mengantisipasi dampak inflasi.

Pelaksanaan manajemen anggaran daerah yang baik menjadi indikasi berhasilnya pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemkab Sintang terutama Dinas Perkim, Dinas PU, dan Dinas Pendidikan dinilai lambat memulai kegiatan pembangunan.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menargetkan APBD dan PAD Kalbar meningkat hingga Rp 2,8 triliun pada 2023.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengungkapkan bahwa pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Pemda Kapuas Hulu berjalan baik.

Dana tak terduga daerah yang berada di APBD dinilai bisa dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan dan menekan laju inflasi.

Volume APBD Kota Pontianak berkurang sejumlah Rp 66,29 miliar atau turun 3,65 persen. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Kantor Bupati Kapuas Hulu yang dijadikan Kantor Pelayanan Satu Atap Pemda Kapuas Hulu mulai dibangun dengan anggaran Rp 100 miliar.

Bangunan Kantor Bupati Kapuas Hulu bakal dibongkar pada awal Agustus mendatang sebagai persiapan pembangunan gedung baru pada tahun ini.

Pj Bupati Landak memastikan pembangunan RS Pratama di Desa Tunang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak selesai tepat waktu.

DPRD Kota Pontianak dan Wali Kota Pontianak telah mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak 2021.

Bupati Kapuas Hulu mengungkapkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada 2021 mencapai Rp 1,7 triliun.