GenPI.co 
GenPI.co Kalbar - Sertifikat tanah menjadi surat keterangan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah atau pemegang hak atas sebidang tanah dan yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sah.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 Cornelis dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Jumat (11/8).
"Dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah, sudah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut," tutur Cornelis.
BACA JUGA: Masyarakat Harus Manfaatkan Sertifikat Hak Milik dengan Baik, Kata Cornelis
Menurut Cornelis, tanah di Desa Amboyo Inti sudah diukur, tetapi belum mendapatkan sertifikat tanahnya.
Dia juga menjelaskan bahwa sertifikat tersebut adalah hak masyarakat, sebab sertifikat tanah menjadi hak milik yang terkuat, terpenuh, dan bisa diwariskan secara turun temurun.
BACA JUGA: Cornelis Minta Masyarakat Tak Jual Sertifikat Tanah dari Program PTSL
"Berbeda dengan HGU, HGB ataupun hak pengelolaaan, maka dari itu kita mengurus supaya ada kepastian hukum tentang tanah yang dimiliki,” ungkapnya.
Mantan Gubernur Kalbar itu juga menyebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah.
BACA JUGA: Cornelis: BPN Hati-hati Terbitkan Sertifikat Tanah Masyarakat
Atas tanah yang telah dilindungi selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
