GenPI.co 
"KSBSI menilai revisi UU PPP sarat kepentingan ekonomi politik oligarki. Padahal MKRI sudah memerintahkan agar pemerintah dan DPR RI merevisi UU Cipta Kerja,” terang Suherman.
Dia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Maret 2021, terdapat 29,4 juta orang terdampak PHK pandemi covid-19.
Termasuk yang di-PHK, dirumahkan tanpa upah hingga dikurangi jam kerja dan upah.
BACA JUGA: Pulang ke Indonesia, Pekerja Wajib Daftarkan IMEI Handphone
"KSBSI Kalbar mendesak pemerintah lebih serius membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk menurunkan jumlah pengangguran,” papar Suherman.
KSBSI juga mendorong pemerintah agar lebih membuka ruang sosial dialog dengan perwakilan pengusaha dan serikat buruh dalam program pemulihan ekonomi.
BACA JUGA: Cegah Kemunculan Keluarga Miskin, Pekerja Rentan Dilindungi APBD
Diharapkan, kebijakan yang diputuskan tidak menjadi polemik dan menimbulkan kegaduhan politik.
"Gerakan KSBSI sekarang ini lebih memprioritaskan sosial dialog untuk menciptakan hubungan industri yang harmonis,” tandas Suherman.
BACA JUGA: 743 Pekerja Penanganan Sarana Umum Tak Libur Saat Lebaran
Jika sudah demo turun ke jalan, artinya komunikasi dan dialog sudah tidak bisa berjalan. Sikap itu hanya opsi terakhir. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
