GenPI.co 
“SAKIP itu esensinya adalah efisiensi. Jadi, nanti tinggal dilihat dari anggarannya. Kalau sosialisasi terus, kapan implementasinya," timpalnya.
Mulyadi menilai, dari tahun ke tahun terlalu sering dilakukan sosialisasi yang belum diimplementasikan.
Dalam tataran kebijakan, setelah sosialisasi ada implementasi, dan terakhir adalah evaluasi.
BACA JUGA: Genjot PAD, Pemkot Pontianak Berencana Bentuk BUMD Baru
“Seharusnya anggaran kita seperti itu, jangan ada sosialisasi terus. Contohnya Disdikbud selalu sosialisasi Dana BOS, padahal guru-guru bisa lihat di Youtube dari Kementerian terkait,” papar Mulyadi.
Sinkronisasi antara dinas terkait, kata dia, akan menekan anggaran sehingga terjadi penghematan.
BACA JUGA: Pemkot Pontianak Susun Rencana Mitigasi Perubahan Iklim
Dia mencontohkan pada kasus stunting, setiap dinas bisa mencari peran yang berbeda, tetapi tetap satu tujuan yakni penurunan angka stunting.
“Misalnya nanti yang sosialisasi DP2KBP3A, Dinkes bagian implementasi. Kan bisa begitu,” imbuh Mulyadi.
BACA JUGA: Pemkot Sederhanakan Nama Domain Website Jadi www.pontianak.go.id
Jika terjadi perbedaan pandangan antara OPD serta Tim Asistensi, Mulyadi mengajak untuk menyikapinya dengan bijak demi kepentingan bersama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
