Bahasan Tegaskan Bantuan BPJS Harus Tepat Sasaran

Harus mereka yang masuk sebagai keluarga kurang mampu atau tidak sedang memiliki pekerjaan di perusahaan atau instansi pemerintah.

Bahasan meminta RT dan RW untuk menyampaikan informasi lengkap tersebut.

Pihaknya pun mengundang BPJS menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan lebih spesifik kepada pihak RT dan RW sebelum informasi itu disebarluaskan.

BACA JUGA:  Pemkot Pontianak Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Rayakan Harpelnas

“Kadang masyarakat ini yang mampu pun mau ikut-ikutan. Kemampuan APBD harus memprioritaskan yang tidak mampu. Sekarang yang bisa kami akomodir hampir 30 ribu peserta di tahun 2023 dari APBD Kota Pontianak,” terangnya.

Persoalan lainnya di lapangan adalah pelayanan kepada peserta BPJS.

BACA JUGA:  Perusahaan di Kubu Raya Diminta Laporkan Data Karyawan Penerima BPJS

Dulu, kata Bahasan, tidak jarang masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang tidak optimal.

Dia menegaskan agar hal tersebut tidak boleh ada lagi di era sekarang.

BACA JUGA:  Penduduk Membeludak, Kuota BPJS PBI Pontianak Hanya 16 persen

Jika terjadi kekeliruan pelayanan, baik kesehatan dan ketenagakerjaan, Bahasan minta untuk dilaporkan kepadanya secara langsung, atau lewat dinas terkait.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News