GenPI.co 
Menurut Sutarmidji, lahan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) di akhir tahun ini ada 95 persen yang sudah terselesaikan.
"Insyaallah, saya rasa akhir tahun ini 95 persen lebih itu tuntas, karena sekarang untuk penilaiannya semua sudah dan kami pakai patokan dari BPN, yakni Zona Nilai Tanah. Kita pakai itu," paparnya.
Dengan digratiskannya BPHTB peningkatan hak pertama bagi perorangan, kata dia, pemerintah daerah tidak lagi mengharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari peningkatan hak pertama tersebut.
BACA JUGA: Terima Sertifikat Tanah dari BPN, Satono: Tingkatkan Perekonomian Masyarakat
"Kalau orang sudah tertib bayar PBB, tidak ada tunggakan tentu PAD kita meningkat,” kata Sutarmidji.
“Memang saat ini kita tidak mendapatkan dari BPHTB untuk pendaftaran pertama kalinya, karena harapan kita kalau sudah jadi sertifikat. Nanti kan sertifikat banyak manfaatnya, bisa jadi modal, diagunkan, kalau di perbankan kalau ada sertifikat tentu nilainya lebih tinggi dan legalitasnya kuat,” tandasnya. (ant)
BACA JUGA: Bansir Laut Jadi Pilot Project Konsolidasi Tanah oleh ATR/BPN
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
