GenPI.co 
Hal itu kemudian menciptakan ketidaksesuaian dalam penganggaran.
"Belanja yang merupakan atribusi pengadaan barang berupa jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang diadakan pada tahun bersamaan dan akan langsung dihibahkan atau menjadi aset daerah harusnya dianggarkan pada belanja hibah. Untuk yang dihibahkan atau belanja modal untuk menjadi aset," terangnya.
Penganggaran barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang pelaksanaannya diberikan kepada instansi vertikal juga menjadi sorotan.
BACA JUGA: Edi Rusdi Kamtono Harap Anggaran Perubahan Beri Dampak Baik bagi Pembangunan
Selain itu, Alfian menekankan agar proses hibah harus lebih diperinci agar tidak ada kekeliruan dalam penganggaran.
Menurutnya, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut dengan lebih cermat dan menghindari kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Selanjutnya, kata dia, teguran yang disampaikan oleh BPK kepada pimpinan perangkat daerah dianggap penting untuk memotivasi agar pengelolaan anggaran menjadi lebih baik.
BACA JUGA: Cegah Pelanggaran, Pelaksanaan PPDB 2023 Dikawal Ombudsman Kalbar
"Masukan yang disampaikan oleh pejabat-pejabat yang berwenang tentunya menjadi pencermatan kita bersama untuk memotivasi kita agar kita terus konsen dan fokus terhadap hal-hal yang sekecil apa pun, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi diminimalisir ataupun tidak ada sama sekali," tandas Alfian. (ant)
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
