GenPI.co 
Meskipun terdapat tugas pengawasan di dalam instansi pemerintah, sinergitas antarinstansi masih sangat diperlukan.
"Ruh yang menjadi semangat kita tidak berhenti dalam konteks aturan dan perintah. Dibuktikan dengan keberhasilan Kota Pontianak menerima penghargaan dari Menkopolhukam," paparnya.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kota Pontianak itu melanjutkan, beberapa persoalan pungli masih ditemukan pihaknya di lapangan.
Di antaranya, yakni parkir liar yang marak melakukan pungli di Kota Pontianak.
BACA JUGA: Sidak Sejumlah OPD Pemkab Sambas, Satono: Jangan Sampai Ada Pungli
Menurut Darma, berdasarkan laporan dari masyarakat rerata mengeluh dengan pungli parkir dengan harga di luar Peraturan Daerah (perda), khususnya pada saat acara atau event besar.
"Saya ingin men-trigger, isu yang marak di Pontianak adalah parkir. Parkir ini sudah memberikan sumbangsih (kepada pendapatan daerah). Pengelolaan parkir beberapa indikator berpotensi tidak sesuai target," terangnya.
BACA JUGA: Cegah Pelanggaran, Pelaksanaan PPDB 2023 Dikawal Ombudsman Kalbar
Penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) menurutnya dapat mengurangi perilaku pungli.
Hal itu dikarenakan penindakan yang menimbulkan efek jera.
BACA JUGA: Cegah Maladministrasi PPDB, Ombudsman Kumpulkan Disdikbud
"Seperti contoh Perda kawasan bebas rokok, tertulis jelas ada denda. Jadi, kita bisa melakukan tindakan. Untuk itu, kita berkumpul di sini agar me-refresh kembali motivasi serta fokus (fungsi Saber Pungli)," tutup Darma. (rls)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
