GenPI.co 
GenPI.co Kalbar - Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai memiliki potensi ekowisata pengamatan burung rangkong atau enggang yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Proyek Rangkong Indonesia Riki Rahmansyah, di Kapuas Hulu, Minggu (30/7).
Menurut Riki, pihaknya sudah melalukan kajian populasi rangkong dan menemukan ada 8 jenis rangkong di Kalbar dari total 13 jenis rangkong yang tersebar di Indonesia.
"Kami mendapatkan 1.003 perjumpaan dengan komposisi 65 persen senggang cula atau penyalang, serta 10 persen rangkong gading,” tuturnya.
BACA JUGA: Lestarikan Satwa Endemik Kalbar, Perajin Buat Kepala Enggang dan Tengkorak Moyet dari Fiber
“Masyarakat perlu menjaga hutan dan menjaga burung rangkong agar bisa mendapatkan manfaat dari ekowisata tersebut," imbuh Riki.
Dia menyebut, Indonesia belum memiliki ekowisata rangkong.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan masyarakat Kapuas Hulu harus mengambil peluang tersebut agar memberikan manfaat ekonomi.
Riki menerangkan bahwa hutan di Kapuas Hulu masih terhampar luas dan menjadi habitat yang cocok untuk burung rangkong karena statusnya sebagai kabupaten konservasi.
BACA JUGA: Parah, 6.320 Satwa di Kalbar Diperdagangkan Secara Ilegal
"Kami sudah melakukan program untuk mendukung ekowisata rangkong melalui adopsi pohon sarang dan pohon pakan," ucap Riki.
Pohon sarang berupa pohon-pohon besar yang berpotensi menjadi rumah bagi burung rangkong.
Sebagai informasi, Kapuas Hulu memiliki rasio pohon sarang di bawah angka 10 persen, sehingga pembibitan dan penanaman perlu dilakukan segera.
Sementara itu, pohon pakan berjenis pohon ara yang menghasilkan buah layak konsumsi tidak hanya bagi rangkong, tetapi juga hewan lain dan manusia.
Populasi rangkong di Kapuas Hulu yang terbanyak berada di Dusun Sungai Utik dan Dusun Pulan di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu.
"Pengembangan ekowisata minat khusus berupa pengamatan burung rangkong tidak bisa dilakukan hanya satu pihak saja, tetapi semua elemen harus terlibat mulai dari masyarakat sekitar hutan, pemerintah, lembaga nonpemerintah maupun akademisi," tandas Riki. (ant)
BACA JUGA: Koordinasi Antarpihak, Tangani Satwa Dilindungi di Tanagupa
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
