Pelabuhan Kijing Sudah Beroperasi Tapi Pajak Ekspor CPO Kalbar Dinikmati Daerah Lain

Pelabuhan Kijing Sudah Beroperasi Tapi Pajak Ekspor CPO Kalbar Dinikmati Daerah Lain - GenPI.co KALBAR
Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar. Foto: ANTARA/Dedi

GenPI.co Kalbar - Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar mempertanyakan pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang belum terlalu berdampak pada ekonomi Kalbar.

Hal itu dia sampaikan dalam lokakarya bertajuk "Sinergi Membangun Ekonomi Kalbar Pascapandemi" yang digelar Fojekha di Hotel Maestro Pontianak, Jumat (3/2).

"Bagaimana ekspor komoditas kita, terutama CPO masih banyak tercatat di pelabuhan lain,” tuturnya.

BACA JUGA:  Pengamat Ekonomi: Pembatasan Ekspor CPO Untungkan Petani Sawit Kalbar

“Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah daerah karena pajak daerah tidak kita dapatkan, malah provinsi lain yang menikmati," imbuh Zulfydar.

Sementara itu, Ekonom Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Eddy Suratman juga sependapat dengan Zulfydar.

BACA JUGA:  Genjot PAD, Ketapang Dorong Investasi Hilirisasi CPO

Berdasarkan perkiraan, kata dia, transaksi CPO yang keluar dari Kalbar berkisar antara Rp 150-200 triliun per tahun.

Eddy menerangkan, masih diperlukan banyak hal yang harus dipenuhi agar pelabuhan tersebut bisa optimal.

BACA JUGA:  Larangan Ekspor CPO Dicabut, Petani Sawit Girang

"Misalnya kita lihat jalan dari Pontianak ke Kijing yang kapasitasnya belum mampu untuk lalu lintas angkutan komoditas,” paparnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya