GenPI.co 
Lurah termuda di Kota Pontianak itu menceritakan, bagaimana awal keikutsertaannya dalam penganugerahan bergengsi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tersebut.
Awalnya, dia mendapat informasi dari Camat Pontianak Utara terkait adanya Seleksi Terbuka Anugerah Paralegal Justice Award kepada kades/lurah sebagai Non-Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita.
Hal itu sebagaimana tertuang melalui surat dari BPHN Kemenkumham RI Nomor PHN.HN.04.03-13 tertanggal 8 Februari 2023 dan melalui website www.bphn.go.id.
BACA JUGA: Lurah Batu Layang dan Bangka Belitung Laut Raih Penghargaan dari Kemenkumham
"Jadi saya berinisiatif mendaftarkan diri dengan dukungan dari Camat Pontianak Utara,” ucap Teguh.
“Saya mengikuti alur pendaftaran tersebut secara online dengan mengangkat cerita singkat mengenai penyelesaian permasalahan hukum di kelurahan yang pernah saya tangani," imbuhnya.
BACA JUGA: Layanan Status Kewarganegaraan oleh Kemenkumham Kalbar Didukung Pemkab Kapuas Hulu
Sebelum menerima penganugerahan itu, diawali dengan Paralegal Academy yang diikuti oleh ratusan lurah dan kepala desa (kades) untuk melatih mereka menjadi mediator kasus hukum.
Pelatihan ini bertujuan agar para lurah dan kades mampu menjadi juru damai jika terjadi kasus permasalahan hukum di wilayahnya.
BACA JUGA: Kemenkumham Kalbar Buka Layanan Kunjungan Langsung ke Lapas
“Permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya kasus hukum perdata atau pidana di wilayah Kelurahan Batulayang kami upayakan diselesaikan secara kekeluargaan melalui pendekatan kearifan lokal sesuai peraturan yang berlaku," tandas
Teguh Setiawan. (rls)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
