GenPI.co 
Dia menuturkan bahwa daerah jangan hanya menuntut bagi hasil dari ekspor CPO kepada pemerintah.
Daerah diharapkan bisa meningkatkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang digelontorkan ke daerah-daerah yang memiliki lebih banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan.
Mantan Wali Kota Pontianak itu juga menekankan bahwa harus ada aturan yang jelas siapa yang berperan dan bertanggung jawab terkait penyaluran program CSR.
BACA JUGA: Kendaraan Perusahaan Perkebunan Tak Bayar PKB, Total Tunggakan Rp 26 M
Pasalnya, dalam pelaksanaan di lapangan selama ini, ternyata belum jelas siapa yang melaksanakan dan mengawasi. (ant)
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
