GenPI.co 
GenPI.co Kalbar - Keterbatasan anggaran tak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) untuk memprioritaskan beberapa program, seperti pendidikan dan kesehatan gratis.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Kayong Utara Tengku Rosihan Anwar.
"Sebagai contoh, pembiayaan BPJS Kesehatan saat ini sudah mencapai Rp 20 miliar dibandingkan dengan sebelum ada kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ujarnya, di Sukadana, Selasa (30/8).
Rosihan menyampaikan, sebelum ada program JKN, pemkab sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pendanaannya sebesar Rp 3 miliar.
BACA JUGA: Langka, Kuota Solar di Kayong Utara Cuma 26,35 Persen
Bahkan, lanjut dia, anggaran tersebut sering kali tidak habis.
Selain itu, kewajiban Pemkab untuk memberikan dana kepada Pemerintah Desa, komitmen pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), semakin ketat.
BACA JUGA: Kayong Utara Belum Punya PDAM, Warga: Cuma Janji Politik
“Membuat keuangan Pemkab masuk dalam kriteria sulit,” tutur Rosihan.
Program-program tersebut yang menyebabkan Pemkab Kayong Utara agak sulit melakukan pembiayaan proyek dalam jumlah besar.
BACA JUGA: Satgas Stunting Ketapang-Kayong Kejar Target 2024
“Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat Kayong Utara, walaupun dengan segala keterbatasan,” ungkap Rosihan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
