GenPI.co 
Bahkan, ada yang menjadi Ketua Komisi V.
“Harapannya, mereka bisa bersinergi, bukan saling menyalahkan, mempertontonkan perdebatan publik yang tidak perlu. Kalau semuanya bersinergi, semua bisa diatasi,” ungkap Tanjung.
Peralihan status jalan provinsi ke pusat menjadi salah satu solusi.
Meski demikian, Tanjung melihat masih banyak cara lain agar pemerintah pusat membantu daerah yang bisa diperjuangkan lewat anggota komisi V DPR RI.
BACA JUGA: Jalan Payak Itam Nihil PJU, Sering Terjadi Kecelakaan
Buktinya, kata dia, Ketua Komisi V DPR RI bisa membangun jalan di desa di kampung halamannya dengan anggaran Rp 15 miliar.
Saat ini, volume APBD Kalbar untuk membangun infrastuktur jalan kurang dari Rp 400 miliar.
BACA JUGA: Sis Sebut Jalan Simpang Silat Mulai Dibangun Tahun Ini
Menurutnya, anggaran tersebut tidak akan cukup, apalagi untuk membangun jembatan baik perawatan maupun peningkatan.
Tanjung menyebut, untuk jalan Kabupaten Sanggau Sekadau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, ada tiga ruas jalan dalam kondisi rusak berat.
BACA JUGA: Jalan Lintas Kapuas Sepanjang 1.200 Meter Segera Dibangun
Selanjutnya di Sintang, ada dua ruas jalan yakni Sintang – Semubuk dan Simpang Medang – Nanga Mau Tebidah – Serawai yang tidak bisa dilewati sama sekali
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
