GenPI.co Kalbar - Perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Barat alias Kalbar diminta untuk meningkatkan sinergi dengan masyarakat setempat dalam mengelola sawit dan berperan dalam mewujudkan desa mandiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji di Pontianak, Selasa (21/2).
"Perusahaan perkebunan harus bisa membantu mewujudkan status desa mandiri di tempatnya. Kalau desa mandirim artinya 54 indikator yang ada itu sudah bagus semua," tuturnya.
Menurutnya, sinergi bisa membuat hubungan antara perkebunan dengan masyarakat terjalan baik.
Selain itu, bisa menangkal penilaian negatif terhadap keberadaan perkebunan sawit.
"Kita bisa perang opini dengan hal-hal yang baik, buktikan dengan fakta dan data,” terang Sutarmidji.
“Misalnya, dengan cara pohon-pohon yang di luar sawit itu ditanam masuk dalam satu aplikasi, nanti bisa ukur karbonnya, biomassa, CO2, semua bisa diukur," imbuhnya.
Mantan Wali Kota Pontianak itu juga menyarankan agar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII bisa ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk memproduksi minyak goreng.
Masalahnya, kata dia, yakni harga sawit rakyat, sementara harga sawit perkebunan tidak menjadi masalah.
“Produksi minyak PTPN paling hanya 5 persen dari produksi kebutuhannya 20 persen, maka dari 20 persen ini dipenuhi dari sawit rakyat, sehingga harganya bisa disesuaikan," terang Sutarmidji.
Dirinya juga menyarankan agar perkebunan Crude Palm Oil (CPO) memberikan keleluasaan untuk BUMDes di beberapa daerah.
Keleluasan yang dimaksud, yakni untuk memproduksi CPO dengan pola koperasi atau BUMDes.
"Jadi, masalah lainnya itu perkebunan yang produksi CPO karena produksi mereka banyak, akhirnya tidak bisa membeli, tertunda ekspor juga, sehingga tangki-tangki penuh,” papar Sutarmidji.
“Setelah masyarakat jual, tiga hari baru produksi lagi, akhirnya harga kualitas sudah jelek, harga jadi murah, itu masalah," tandasnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News