GenPI.co Kalbar - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar diminta untuk menghindari kasus sengketa tanah agar tidak terjadi konflik dan permasalahan hukum di masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yuniar Hikmat Ginanjar, saat kunjungan kerja di Pontianak, Jumat (30/9).
"Sengketa dan konflik tentu harus kami hindari, sebab itu menyangkut kepentingan orang banyak,” tuturnya.
Namun dia memastikan bahwa Kalbar termasuk daerah yang tingkat sengketa dan konflik tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.
BPN, kata dia, juga sedang meminimalisasi sengketa yang mungkin terjadi di Provinsi Kalbar.
"Kami dari BPN juga akan usahakan, meminimalisasi, dan jumlahnya ditekan supaya ada kepastian untuk investasi dan kepastian hukum tentunya," ujarnya Yuniar.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar Ery Suwondo mengatakan, kasus sengketa tanah dapat diminimalisasi dengan program-program yang telah dijalankan.
"Di Kalbar tidak terlalu signifikan masalah sengketa tanah karena banyak program untuk menyelesaikan sengketa, terutama itu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi,” terangnya.
Menurutnya, hal itu menjadi salah satu program nasional yang benar-benar bisa meminimalisasi terjadinya sengketa tanah.
Adanya program PTSL yang masih berjalan di Kalbar saat ini, membuat kasus sengketa lahan juga akan menurun dan dapat diselesaikan.
Ery juga berharap pada 2025, seluruh lahan milik masyarakat di Kalbar sudah tersertifikasi sehingga memiliki kepastian hukum dan tidak muncul lagi permasalahan.
"Kami berharap ke depannya, tanah-tanah di Kalbar sudah terdaftar dan tersertifikasi semua dengan baik,” tandas Ery Suwondo. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News