Targetkan APBD Naik 2,8 T, Sutarmidji Minta Kepala Daerah Optimalkan Data

18 September 2022 15:00

GenPI.co Kalbar - APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar ditargerkan meningkat hingga Rp 2,8 triliun pada 2023.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji di Kota Pontianak, Sabtu (17/9).

Dia mencontohkan, APBD dan PAD Pemprov Kalbar pada 2018 hanya Rp 1,7 triliun. Sementara APBD 2023 akan mencapai Rp 2,8 triliun.

BACA JUGA:  APBD Kalbar Kecil, Tanjung: Tak Cukup Bangun Jalan 1.500 Km

“Artinya, dalam kurun waktu 5 tahun kita bisa meningkatkan PAD dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,8 triliun, sekitar 60 persen," tuturnya.

Oleh sebab itu, Sutarmidji meminta seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/wali kota di Kalbar untuk mengoptimalkan setiap data yang ada.

BACA JUGA:  Cegah Kemunculan Keluarga Miskin, Pekerja Rentan Dilindungi APBD

Hal itu penting dilakukan dalam mengambil keputusan dan kebijakan demi kemajuan daerah.

"Tanpa data yang benar dan baik serta tidak memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya, kebijakan tidak akan efektif dan tidak akan efisien serta tidak akan tepat sasaran,” terangnya.

BACA JUGA:  Penyerapan APBD Kalbar Baru 22,66 Persen, Dinas Perkim Terendah

Menurut Sutarmidji, peningkatan PAD diraih bukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, tetapi bekerja dengan menggunakan data.

Satu Data dinilai sangat penting dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

Pasalnya, data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Dia menerangkan, dalam rangka transformasi data menuju Reg Sosek seluruh penduduk, bakal dilakukan upaya perubahan penyediaan Data Sosial Ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.

"Mulai 2022, BPS sebagai pelaksana pendataan dan pemutakhiran DTKS akan melakukan pendataan Reg Sosek serta menetapkan standardisasi kualitas pemutakhiran Basis Data seluruh penduduk berkelanjutan," ungkap Sutarmidji.

Dia menuturkan, basis data akan dimulai dari profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan Data Induk Kependudukan.

"Dengan data yang jelas, maka dipastikan kita akan bisa memaksimalkan berbagai program yang ada," tandas Sutarmidji. (ant)

 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Shella Angellia Rimang

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co KALBAR