Dukung Komoditas Unggulan, Tata Kelola Sawit Kalbar Diaudit

GenPI.co Kalbar - Industri kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia, termasuk di Kalbar.

Oleh sebab itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar melakukan audit terhadap tata kelola industri kelapa sawit.

Asisten II Sekda Kalbar Ignasius mengungkapkan, audit menjadi bentuk komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Kalbar.

BACA JUGA:  Banyak Produsen CPO, Gapki Harap Ekspor Sawit Dibuka Kembali

Hal itu untuk mendukung peningkatan dan pengembangan industri nasional/daerah berbasis komoditas unggulan daerah Kalbar, salah satunya kelapa sawit.

Dari sisi industri, pengolahan kelapa sawit di Kalbar didukung dengan 121 PKS (IUP) di 12 Kabupaten dengan kapasitas terpasang sebesar 5.915 ton/TBS/jam.

BACA JUGA:  Ekspor CPO Dibuka, Aspekpir Harap Harga TBS Sawit Normal

Sementara kapasitas terpakai sebesar 4.820 ton/TBS/jam (81,49 persen) dan 9 PKS (IUP-P) di 6 Kabupaten dengan kapasitas terpasang sebesar 390 ton/TBS/jam dan kapasitas terpakai sebesar 375 ton/TBS/jam (96,15 persen).

“Produksi dari PKS tersebut masih terbatas pada produk CPO dan hanya terdapat 1 pabrik pengolahan minyak goreng di Kota Pontianak, PT Wilmar,” ujar Ignasius, Senin (29/8).

BACA JUGA:  Genjot PAD, Ketapang Dorong Investasi Hilirisasi CPO

Menurutnya, potensi CPO sangat besar untuk bisa dikembangkan dengan membangun industri hilir di daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

Pembangunan industri hilir di daerah dinilai bisa mendorong PKS yang ada untuk melakukan diversifikasi produk olahannya atau mendorong investasi lain, seperti koperasi/ BUMD/BUMDes.

Tentu saja dengan memanfaatkan dan menerapkan teknologi yang mudah beradaptasi dari pengembangan produk CPO.

Hal itu perlu diperhatikan terkait pembatasan ekspor CPO yang sangat berdampak multi effect dan multidimensi, yang belum pulih hingga saat ini.

Ignasius berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.

Dengan begitu, hasilnya bisa menggambarkan secara utuh dan kondisi sesungguhnya pelaksanaan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Kalbar.

"Hal ini menjadi gambaran atas pengembangan industri pengolahan turunan produk kelapa sawit, juga menjadi tantangan yang harus dapat segera hadir di Kalbar,” terang Ignasius. (rls)