GenPI.co Kalbar - Dana tak terduga daerah yang berada di APBD dinilai bisa dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan dan menekan laju inflasi.
Hal itu disampaikan oleh Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Eddy Suratman.
Dana tak terduga itu, kata Eddy, bisa membantu stabilitas harga pangan agar tidak terlampau tinggi dan terjangkau oleh masyarakat.
Dengan begitu, laju inflasi bisa lebih terkendali.
"Inflasi ini juga dialami kondisi global. Contoh di Inggris dalam 40 tahun terakhir, saat ini tertinggi begitu juga Eropa dan lainnya,” ujarnya, Minggu (21/8).
Dia menilai, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk mendorong daerah menggunakan dana tak terduga, sangat strategis.
Oleh sebab itu, Eddy memastikan dana tak terduga di setiap APBD daerah bisa menyasar untuk kelancaran distribusi barang.
Selanjutnya di titik tertentu, bisa dimanfaatkan untuk mengadakan pasar murah guna mencegah harga tidak terkendali.
"Bahkan bisa juga memberikan subsidi pada barang yang dijual di tengah masyarakat,” tuturnya.
Dia mencontohkan, jika beras tinggi bisa disubsidi melalui Bulog. Harga tetap dijual normal karena ada subsidi.
Menurut Eddy Suratman, inflasi nasional saat ini sudah di atas 4 persen atau sedikit di atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen.
Kondisi itu juga menyebar di daerah-daerah lainnya.
"Kalbar juga mulai cenderung naik. Padahal biasanya Kalbar di bawah 3 persen. Ini tentu menjadi perhatian Bersama,” terang Eddy.
Dia mengajak berbagai pihak untuk mewaspadai agar inflasi jangan sampai mencapai dua digit.
Salah satu cara mengendalikan inflasi, yakni memastikan ketersediaan barang.
Selain itu, distribusi barang ke setiap daerah lancar dan pengusaha tidak bermain untuk menumpuk barang dan memanfaatkan kondisi.
"Pengawasan oleh aparat terhadap berbagai hal di atas patut dilakukan agar semua berjalan normal," pungkas Eddy Suratman. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News