GenPI.co Kalbar - Ombudsman Kalbar berupaya melakukan pencegahan praktik maladministrasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar Agus Priyadi mengatakan, pencegahan maladministrasi memerlukan peran semua pihak.
“Terkait hal itu, kami juga sudah mengadakan diskusi terkait pelaksanaan PPDB bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud),” tuturnya, Kamis (16/6).
Ada Disdikbud Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Agama Provinsi Kalbar, dan dewan Pendidikan yang terlibat dalam diskusi.
Menurut Agus, hal itu bertujuan memberikan perspektif pemahaman pelayanan publik dalam upaya mencegah maladministrasi.
Mengingat besarnya antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ataupun madrasah negeri, maka penting dilakukan pengawasan dalam PPDB.
Namun pada sisi lainnya, terkendala dengan daya tampung sekolah dan madrasah negeri yang terbatas.
"Sehingga kesenjangan yang lebar antara minat bersekolah di sekolah dan madrasah negeri dengan daya tampung tidak terelakkan,” ungkap Agus.
Hal itu juga akan membuka celah peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB secara umum, khususnya di Kalbar.
Ombudsman Kalbar telah melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan atas penyelenggaraan PPDB tahun 2021 sebagai upaya mitigasi.
Langkah itu dilakukan agar persoalan PPDB yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya tidak terulang. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News