Kekurangan SDM, Pemda Gotong Royong Selamatkan Tenaga Honorer

GenPI.co Kalbar - Pemda Kayong Utara terngah memutar otak mencari solusi terbaik dalam memperjuangkan para tenaga honorer daerah.

Bupati Kayong Utara Citra Duani mengatakan, ada beberapa langkah yang diambil Pemkab Kayong Utara saat ini.

Di antaranya lewat BKPSDM yang melakukan pemetaan tenaga kontrak berdasarkan usia dan kualifikasi pendidikan sebagai dasar penyusunan formasi CPNS serta PPPK.

BACA JUGA:  Tak Mau Kehilangan Tenaga Kontrak, Ketapang Lakukan Penyelamatan

Kemudian, mengusulkan formasi untuk penerimaan pada 2022 hingga 2023.

"Kami menyadari dengan jumlah ASN yang terbatas, tentunya tenaga honorer sangat membantu pemerintah daerah," ujar Citra.

BACA JUGA:  2.000 Tenaga Kontrak Bakal Dihapus, Sekda: Kami Keberatan

Dia menyebut pada 2021, Pemkab Kayong Utara telah mengusulkan 351 formasi PPPK, di antaranya usulan PPPK untuk Satpol PP dan BPBD.

Selain itu, Pemkab Kayong Utara telah mengirimkan surat resmi ke Kemenpan RB untuk meminta jadwal audiensi secara langsung terkait masalah tersebut.

BACA JUGA:  Kontra Penghapusan Tenaga Honorer, DPRD: Puskesmas Bisa Tutup

"Surat resmi sudah kami kirim ke Kemenpan RB. Kami menunggu jadwal dari mereka," tutur Citra.

Menurutnya, para honorer masih sangat dibutuhkan karena membantu jalannya program pemerintah daerah.

Para honorerlah yang menutupi kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkurang setiap tahun karena pensiun.

Sementara kuota penambahan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih tidak sebanding dengan kekurangan SDM.

Khusus tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK, Pemkab memberikan solusi lewat dengan tenaga alih daya (outsourcing).

"Kami mencoba melalui KPN yang ada di Kayong Utara," tutup Citra. (ant)