GenPI.co Kalbar - Ada sejumlah masalah penganggaran yang teridentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kalimantan Barat (Kalbar).
Salah satunya, yakni penganggaran yang tidak sesuai dengan pelaksanaan proyek, yang dapat mengakibatkan peningkatan nilai aset yang tidak terduga.
Hal tersebut disampaikan oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Alfian saat membuka kegiatan Workshop Perencanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2024 di Pontianak, Kamis (5/10).
"Kami telah mengadakan pertemuan untuk membahas temuan BPK terkait dengan pengelolaan anggaran di mana dalam pertemuan ini, sejumlah isu penting dibahas untuk memastikan kebijakan anggaran yang lebih efisien dan akuntabel," tuturnya.
Ada juga Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun melakukan pemeliharaan bangunan.
Namun, pelaksanaan yang dilakukan peningkatan bangunan, sehingga pemeliharaan bangunan yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan pelaksanaannya yang menambah nilai aset atau seharusnya pada belanja modal.
Alfian mengatakan bahwa masalah lain yang dibahas, yaitu pengadaan barang berupa jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
Padahal, seyogianya belanja tersebut dianggarkan pada belanja hibah atau belanja modal untuk menjadi aset.
Hal itu kemudian menciptakan ketidaksesuaian dalam penganggaran.
"Belanja yang merupakan atribusi pengadaan barang berupa jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang diadakan pada tahun bersamaan dan akan langsung dihibahkan atau menjadi aset daerah harusnya dianggarkan pada belanja hibah. Untuk yang dihibahkan atau belanja modal untuk menjadi aset," terangnya.
Penganggaran barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang pelaksanaannya diberikan kepada instansi vertikal juga menjadi sorotan.
Selain itu, Alfian menekankan agar proses hibah harus lebih diperinci agar tidak ada kekeliruan dalam penganggaran.
Menurutnya, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut dengan lebih cermat dan menghindari kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Selanjutnya, kata dia, teguran yang disampaikan oleh BPK kepada pimpinan perangkat daerah dianggap penting untuk memotivasi agar pengelolaan anggaran menjadi lebih baik.
"Masukan yang disampaikan oleh pejabat-pejabat yang berwenang tentunya menjadi pencermatan kita bersama untuk memotivasi kita agar kita terus konsen dan fokus terhadap hal-hal yang sekecil apa pun, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi diminimalisir ataupun tidak ada sama sekali," tandas Alfian. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News