Optimalkan Peran Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Petugas Diminta Perbaharui Data

25 Juli 2023 02:56

GenPI.co Kalbar - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan sosial.

Salah satunya dengan mempermudah setiap akses kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan terhadap kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi seluruh pelayan sosial dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

BACA JUGA:  Musrenbang Kelurahan Benua Melayu Darat, Libatkan Dunia Usaha Entaskan Kemiskinan

“Di lapangan masih ada masyarakat yang perlu mendapat bantuan pemerintah,” tuturnya saat memberikan materi pada agenda Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (24/7).

Menurutnya, salam memperkecil permasalahan sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, tetapi perlu kolaborasi bersama pemangku kebijakan termasuk masyarakat.

BACA JUGA:  Program Pengentasan Kemiskinan di Kalbar Dipastikan Tepat Sasaran

“Bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memegang peranan penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi,” imbuh Edi.

Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, masih terdapat 4,36 persen masyarakat Kota Pontianak yang tergolong kategori miskin.

BACA JUGA:  Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pontianak Turun 4,46 Persen

Jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang sudah direncanakan, angka tersebut dinilainya belum dapat menutup seluruh masalah kemiskinan.

Oleh sebab itu, Edi meminta tim SLRT, Puskesos serta TKSK untuk memperbaharui data sekaligus menentukan skala prioritas.

Warga yang mendapat prioritas di antaranya masyarakat miskin yang tidak berdaya, khususnya dalam sisi fisik seperti sakit stroke.

Kemudian yang tidak produktif lagi bahkan untuk mengurus diri sendiri tidak mampu.

"Nah, ini secara permanen menjadi perhatian kita, di kala keluarganya tidak berkemampuan untuk merawat orang tersebut. Selanjutnya orang yang mampu secara fisik tetapi belum memiliki keterampilan, pendidikan rendah apalagi punya tekad,” ucap Edi.

“Yang pemerintah perlukan adalah data yang valid by name by address dibuktikan dokumen, untuk melihatnya memang memerlukan insting,” imbuhnya.

Edi mengungkapkan, tidak sedikit warga prasejahtera yang terangkat statusnya menuju sejahtera karena program bantuan dari Dinsos Kota Pontianak.

Dia juga tidak menampik, tidak sedikit pula oknum anggota dari tim bantuan sosial yang memanfaatkan situasi dengan membantu keluarganya terlebih dahulu tanpa melalui standar dan menyesuaikan skala prioritas.

“Pernah terjadi pada saat pandemi covid. Antara data yang tercatat dengan lapangan tidak akurat,” tutupnya. (rls)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Shella Angellia Rimang

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co KALBAR