GenPI.co Kalbar - Penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Barat alias Kalbar harus berdasarkan data by name by address.
Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta agar dalam parameter ukur desa juga mesti menambahkan item tentang stunting.
Hal tersebut dia sampaikan seusai mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar Pintauli Romangasi Siregar, di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (3/5).
“Untuk penanganan stunting, penekanan pertama mesti validasi data. Bagusnya by name by address. Jadi ketika memiliki data lengkap, kita sudah tahu sasarannya,” tutur Sutarmidji.
Dengan begitu, kata dia, intervensinya bisa tepat.
“Seperti keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, ini perlu dipantau,” imbuhnya.
Menurut Sutarmmidji, selain data harus valid, kelengkapan peralatan juga mesti menjadi sesuatu yang dinomorsatukan.
Pasalnya, dengan peralatan yang lengkap, petugas di lapangan juga bisa menjalankan tugasnya dengan mudah.
"Seperti pemeriksaan USG, kemudian beberapa pengecekan kesehatan lainnya ini mesti dilengkapi dengan peralatan memadai,” ungkap Sutarmidji.
“Jika peralatan tidak lengkap bagaimana parameter ukurannya. Akhirnya, tugas teman-teman menjadi sia-sia," imbuhnya.
Hal lain yang juga tak kalah penting, kata dia, yakni pemberian sosialisasi tentang stunting kepada masyarakat yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Dia berharap agar masyarakat luas mengetahui tentang stunting.
Sutarmidji optimis bahwa angka stunting di Kalbar bisa turun, jika semua langkah sudah dilakukan. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News