GenPI.co Kalbar - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Barat alias Kalbar diminta untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik dan tidak lagi secara langsung.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji di Pontianak, Senin (10/4).
"Saat ini, seluruh transaksi keuangan Pemprov Kalbar sudah melalui elektronik, intinya seluruhnya harus berjalan sesuai dengan aturan,” tuturnya.
Menurut Sutarmidji, transaksi keuangan melalui elektronik akan berdampak baik ke depannya.
"Dilihat dari sisi pertanggungjawaban, sangat bagus. Artinya, semua bisa ditelusuri dan transparan,” ujarnya.
Selain itu, transaksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dinilai lebih aman.
Dia menerangkan bahwapemerintah daerah pun juga diharapkan bisa menerapkan eletronifikasi transaksi sesuai dengan kebutuhan.
Eletronifikasi transaksi itu, terutama dalam menunjang pembangunan daerah dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Saya harap transaksi elektronik ini terus dikembangkan, salah satunya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” ucap Sutarmidji.
Dia menyebut, saat ini, QRIS menjadi pilihan masyarakat untuk digunakan sebagai media transaksi. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News