GenPI.co Kalbar - Sosialisasi dan ancaman pidana bagi pelaku usaha lelong atau pakaian bekas impor terus digencarkan oleh Bea Cukai Jagoi Babang di daerah perbatasan, Kabupaten Bengkayang.
Pasalnya, hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Jagoi Babang Piasdo Muaranulli, di Bengkayang, Kamis (23/3).
"Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000," ungkapnya.
Secara khusus, kata dia, pelarangan impor pakaian bekas sudah tertulis di dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
Undang-undang tersebut telah disempurnakan dengan Perpu 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian diatur lebih lanjut dengan Permendag 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendag 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.
"Pada pasal 11, setiap importir barang dalam keadaan tidak baru dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000," terang Piasdo.
Sementara itu, salah satu pecinta lelong, Kris mengaku membeli lelong karena memiliki merek dan kualitas yang sangat baik, apalagi harganya sangat terjangkau.
"Saya sering beli pakaian lelong. Harga murah dan kualitas baik karena barang bermerek,” ucapnya.
“Saya biasa suka membeli celana mulai Rp 50 ribu kualitas dan modelnya sudah sangat oke," ungkap Kris.
Lalu soal larangan jual beli lelong, dia mengaku tidak memahami secara pasti.
Menurutnya, barang-barang lelong yang dijual, banyak dibeli oleh masyarakat dan hal itu menunjukkan sejauh ini tidak ada masalah.
"Soal larangan dan tidak boleh, itu kami tidak terlalu paham. Yang jelas, masih banyak orang jual lelong," kata Kris. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News