GenPI.co Kalbar - Para tokoh adat Dayak Kalimantan Barat berkumpul dalam peluncuran Indigenous People Community Foundation (IPCF) di Aula Hotel Kapuas Palace Pontianak, Jumat (29/4).
Acara bertajuk “Kilometer Nol” itu menghadirkan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 Cornelis sebagai narasumber.
Pada kesempatan tersebut, Cornelis menyampaikan dua isu strategis nasional yang harus diketahui oleh tokoh-tokoh adat Dayak dan masyarakat luas.
Pertama, soal tahapan-tahapan pemilu 2024. Kedua, petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.
Terkait pencegahan maupun memberantas mafia tanah, Cornelis mengatakan ada banyak kejadian lahan atau lokasi bersertifikat ganda.
"Hal inilah yang perlu kita antisipasi agar masyarakat adat Dayak tidak mengalami kasus demikian," ungkap Cornelis.
Dia menyampaikan petunjuk teknis Nomor: 01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.
Garis besarnya, mafia tanah adalah individu, kelompok atau badan hukum yang sengaja berbuat kejahatan, sehingga menghambat penanganan kasus pertanahan.
Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk memerangi mafia tanah.
"Karena mafia tanah menjadi masalah besar dalam isu agraria,” kata Cornelis.
Para mafia tanah, kata dia, telah bekerja sama dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara pemalsuan dokumen sertifikat atau sertifikat ganda.
"Tetapi hal itu dapat diantisipasi dengan cara setiap lahan atau bidang tanah yang telah dimiliki harus digunakan, tidak boleh dibiarkan,” terangnya.
Pemungutan suara serentak untuk presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Sedangkan Pilkada seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota diselengarakan pada 27 November 2024," tutup Cornelis. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News