GenPI.co Kalbar - Komitmen siap bantu masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang digaungkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur LBH Borneo Tanjungpura Indonesia Junaidi, seusai menandatangani Perjanjian kerjasama (MoU) pihaknya dengan PN Ketapang di kantor PN Ketapang, Jumat (6/1).
"Struktur keanggotaan LBH Borneo Tanjungpura Indonesia terdiri dari sepuluh advokat, 4 para legal dan satu tenaga administrasi,” tuturnya.
“Semuanya komitmen siap membantu masyarakat tidak mampu sesuai MoU dengan PN Ketapang," imbuh Junaidi.
Menurutnya, bantuan hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, pendampingan hukum, pembuatan dokumen hukum dan penyuluhan hukum.
"Bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima,” terangnya.
Selain itu, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
Junaidi menyebut, berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 27, dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Posbakum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat.
“Terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku," imbuhnya.
Oleh sebab itu, Junaidi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah meminta biaya kepada pemohon penerima bantuan hukum.
"LBH Borneo Tanjungpura Indonesia dinyatakan terverifikasi dan akreditasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 29 Desember 2021," tandas Junaidi. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News