Pemprov Kalbar Sabet 2 Penghargaan Sekaligus dari Menpan RB

GenPI.co Kalbar - Pemprov Kalbar berhasil meraih 2 penghargaan pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 dan penghargaan pada Outstanding Achievement of Public Service innovation 2022.

Pada penilaian SAKIP, Pemprov mendapat nilai BB dan Reformasi Birokrasi dengan nilai B.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekda Kalbar Harisson, yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Selasa (6/12).

BACA JUGA:  Bangun Investasi, Pemprov Kalbar Kolaborasi dengan Sarawak

Menurut Abdullah, birokrasi merupakan mesin penggerak pelayanan publik, sementara reformasi birokrasi merupakan kunci untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal itu sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2025.

BACA JUGA:  Petani dan Penyuluh Berprestasi di Kalbar Dapat Penghargaan dari Pemprov

Abdullah menyebut, ke depan birokrasi harus lebih efektif, efisien, dan memiliki dampak yang konkret kepada masyarakat.

"Kami yakin, kolaborasi kita semua bisa tercapai. Pesan Pak Presiden, birokrasi harus berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA:  Pemprov Sebut Danau Sentarum Kebanggaan Masyarakat Kalbar

Reformasi birokrasi, kata dia, tidak hanya tumpukan kertas belaka, tetapi harus lincah dan cepat.

Abdullahh, selama ini, reformasi birokrasi terlampau luas cakupannya.

Ke depan, dalam rangka mempercepat dampak, MenPAN RB akan meramu Reformasi Birokrasi Tematik, yang menjadi salah satu indikator agar lebih fleksibel dan kontemporer.

"Yang pertama, pengentasan kemiskinan. Jika benar, akan terukur dampaknya dan harus sejalan dengan program yang diinginkan presiden,” terang Abdullah.

Kedua, yakni reformasi birokrasi investasi. Hal itu akan mempermudah layanan yang baik pada investasi dan selanjutnya akan mendorong tingginya investasi di daerah.

“Ketiga, digitalisasi administrasi pemerintahan. Ini menjadi konsen bersama. Jika digitalisasi jalan, maka akan cepat, transparan dan pasti akan murah," tandas Abdullah Azwar Anas. (rls)