GenPI.co Kalbar - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Siti Nurbaya menyebut data spasial yang disajikan Pemkab Kubu Raya paling keren dan layak mendapatkan penghargaan Bhumandala Kanaka.
Hal itu dia sampaikan pada penganugerahan Bhumandala Award, di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (25/11) malam.
“Kenapa saya katakan keren, karena sistem informasi geospasial yang dilakukan di Kabupaten Kubu Raya sudah menyasar pada setiap rumah tangga,” tuturnya.
Artinya, kata dia, legitimasi negara dari konteks produksi dan retribusi benar-benar dijaga.
Selain Kubu Raya, ada juga daerah lainnya yang tidak kalah keren, seperti Provinsi Kalimantan Selatan dan Palembang.
“Ketiga daerah ini pantas jadi jagoan pada ajang Bhumandala Award tahun 2022 ini,” ujar Siti Nurbaya.
Dia menilai, Kalimantan Selatan jagoan di rehabilitasi hutan dan lahan.
Sementara Kabupaten Kubu Raya menjadi jagoan karena sistem informasi geospasialnya sudah menyasar di perhutanan, sosial, dan keadilan untuk alokasi hutan.
“Ketiga daerah itu sangat pantas dijadikan pemenang karena Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) sangat senang dengan informasi geospasial yang disajikan ketiga daerah ini,” terang Siti.
Apalagi, kata dia, para dewan juri juga sangat senang dengan capaian yang ditorehkan ketiga daerah tersebut.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, sistem informasi yang dikelola Kubu Raya merupakan kebutuhan untuk mengejar agar mendapatkan solusi dari semua problem yang membutuhkan yang berbasis data.
“Karena kerja-kerja yang berbasis data itu akan terukur dan capaiannya pun akan lebih bisa dilakukan dengan time series (data yang direkam selama interval waktu yang konsisten) akan bisa lebih baik lagi,” terangnya di Sungai Raya, Minggu (27/11).
Menurut Muda, sistem informasi data berbasis geospasial akan lebih menavigasi dalam rencana sasaran subjek dan objek.
Dengan demikian, tidak khawatir keliru terhadap sasaran dan alokasi anggaran.
Arah kebijakan-kebijakan strategis pun menjadi sangat jelas dan konsisten bagi semua pihak.
Alhasil, rakyat akan terakses dan terlayani dengan baik dan berkeadilan.
“Jadi, arah kebijakan tidak serampangan dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak rakyat di setiap rumah tangga, bukan hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan politik praktis yang instan saja,” tandas Muda Mahendrawan. (rls)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News