GenPI.co Kalbar - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Pontianak Andreas Acui Simanjaya mengungkapkan kekesalannya terhadap fenomena tiga bulan belakangan.
"Kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga malah terjadi. Sementara kita ini salah satu negara utama produsen CPO di dunia," tuturnya di Pontianak, Senin (25/4).
Meski demikian, dia mendukung langkah Presiden Jokowi melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai 28 April 2022.
Tak dimungkiri, kata dia, Kalbar menjadi salah satu daerah yang akan terpengaruh dengan kebijakan tersebut.
Semua pabrik bisa saja kompak tidak membeli Tanda Buah Segara Sawit (TBS) sehingga harga terjun bebas.
Dia menilai, kebijakan larangan ekspor ini tidak akan berlangsung lama.
“Setidaknya sampai pemerintah mampu mengendalikan suplai minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri," terang Andreas.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah belajar dari kejadian kelangkaan minyak goreng, jangan sampai terjadi pada komoditas pokok lainnya.
Oposisi pemerintah juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.
Menurut Andreas, ada kekhawatiran harga TBS menurun dari para petani sawit.
“Tetapi secara umum, masyarakat termasuk petani sawit mendukung kebijakan Pak Presiden Jokowi," ujarnya.
Tak jarang, Andreas mengajarkan teknik sederhana untuk menghasilkan minyak goreng sendiri kepada petani sawit.
"Semoga kelak selain bisa memenuhi kebutuhan sendiri, hasil industri rumah tangga ini bisa juga dijual pada masyarakat sekitarnya,” kata Andreas.
Dengan cara itu, masyarakat tidak hanya bergantung dengan minyak goreng produksi pabrik. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News