GenPI.co Kalbar - Bupati Sambas Satono berharap agar tenaga honorer daerah bisa menjadi perhatian bersama.
Hal itu dia sampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di Jakarta, Kamis (22/9).
"Saya menyampaikan pesan dan harapan tenaga honor daerah, yakni bagaimana nasib mereka diperhatikan," tutur Satono.
Pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini menjadi urat nadi pemerintahan daerah setempat.
Pasalnya, tanpa tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan, Pemkab Sambas bakal kesulitan untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Selama ini, Sambas memang bertumpu pada keberadaan tenaga honorer,” ucap Satono.
Jika dihapus begitu saja tanpa solusi lain, dia sanksi hal tersebut akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi.
“Untuk itulah saya sudah menyampaikan secara langsung aspirasi tenaga honorer kepada Menpan RB," imbuh Satono.
Rapat koordinasi APKASI bersama Menpan RB memang membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Hasil rakor tersebut, ada "sinyal" dari kementerian bahwa rencana penghapusan tenaga honorer akan dibatalkan.
Satono bersyukur sebab rencana tersebut telah membuat keresahan tersendiri bagi para honorer.
"Alhamdulillah, sudah ada sinyal bahwa rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 itu dibatalkan karena memang banyak dampak negatif yang akan timbul jika rencana itu tetap dilanjutkan,” tandas Satono.
Salah satu dampak negatifnya, yakni keresahan bagi tenaga honorer di daerah. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News