Muda Mahendrawan, Bupati Independen Pertama di Indonesia

GenPI.co Kalbar - Muda Mahendrawan merupakan Bupati Kubu Raya periode 2019-2024.

Dia lahir di Pontianak pada 17 Agustus 1970 dari pasangan Prof. Mahmud Akil dan Sri Puspitawati.

Ayahnya merupakan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak pada 1991-1999.

BACA JUGA:  Karolin Margret Natasa, Dokter yang Pilih Jadi Politikus

Muda sendiri menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Untan Pontianak pada 1994, dilanjutkan dengan Pendidikan Spesialis Magister Notariat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 1995-1998.

Sebelum menjabat sebagai bupati, sehari-sehari berprofesi sebagai Notaris dan PPAT yang berkantor di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu bernama Kabupaten Pontianak sebelum pemekaran) sejak Juni 1998.

BACA JUGA:  Tjhai Chui Mie, Srikandi Tionghoa Pertama Pemimpin Singkawang

Muda Mahendrawan dilantik sebagai bupati pertama Kubu Raya pada 17 Februari 2009, setelah memenangkan pemilihan umum langsung kepala daerah pada 2008.

Dia mencalonkan diri dari jalur independen dengan menggandeng Andreas Muhrotein sebagai wakilnya.

BACA JUGA:  Satono, dari PNS Menjadi Bupati Mualaf Keturunan Tionghoa

Muda juga menjadi bupati independen pertama yang berhasil terpilih di Indonesia ketika itu.

Pada pilkada 2013, Muda kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kubu Raya dengan menggandeng Suharjo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.

Sayangnya, dia harus mengaku kalah dan menyerahkan tongkat kepemimpinan Kubu Raya kepada pasangan Rusman Ali-Hermanus.

Lima tahun berselang, Muda Mahendrawan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kubu Raya pada pilkada 2018.

Penuh percaya diri dia menggandeng politikus kawakan PDI Perjuangan Sujiwo.

Muda-Jiwo dengan didukung enam partai politik, akhirnya memenangkan kompetisi pilkada 2018 dan kembali menjabat sebagai Bupati Kubu Raya.

Muda menggaungkan motto “Berlari lebih Kencang, Berproses lebih Cepat, Bertindak Lebih Nyata-Dari Kubu Raya untuk Indonesia”.

Dia bermaksud mengajak rakyat untuk membuktikan bahwa keberadaan Kabupaten Kubu Raya tak boleh menjadi beban bagi negara dan bangsa.

Sebaliknya, Kubu Raya harus mampu berkontribusi besar dan menjadi bagian penting dari Indonesia. (*)