GenPI.co Kalbar - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menggodok penambahan kuota bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Penambahan kuota yang dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditanggung pemerintah pusat.
Saat ini bantuan BPJS PBI yang dialokasikan untuk Kota Pontianak jumlahnya hanya 16 persen.
Sementara di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalbar, ada yang mendapatkan hingga 60 persen BPJS PBI.
Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menuturkan bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak cukup banyak.
“Nah, ini sedang kami perjuangkan sebagaimana arahan Presiden untuk meningkatkan kepesertaan BPJS di daerah," ujarnya, Senin (11/4).
Menurut Edi, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial untuk penambahan kuota BPJS PBI yang ditanggung pemerintah pusat.
Ia mengakui, jumlah kepesertaan BPJS di Kota Pontianak memang masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang mencapai 627.727 jiwa.
Angka kepesertaan BPJS di Kota Pontianak baru di angka 71,6 persen.
Rendahnya jumlah kepesertaan BPJS tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.
"Di antaranya jumlah warga tidak bekerja atau berpenghasilan, warga prasejahtera maupun pekerja non formal seperti buruh, nelayan, tukang dan sebagainya," sebutnya.
Pemkot setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 42 miliar per tahun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS tersebut.
Meskipun klaim BPJS di Kota Pontianak terbilang cukup tinggi, namun jumlah itu tidak sepenuhnya 100 persen warga Kota Pontianak.
Sebagian ada warga yang berasal dari kabupaten/kota di Kalbar yang kebetulan berobat atau dirawat di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Pontianak.
"Rumah Sakit Kota Pontianak saja sekitar 20 persen melayani warga di luar Kota Pontianak. Lalu ada rumah sakit lainnya juga," tandas Edi. (rls)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News