GenPI.co Kalbar - Aksi unjuk rasa kelompok masyarakat dengan beberapa isu lokal di DPRD Sintang, dikawal puluhan personel Polres Sintang.
Salah satu tuntutan yang mencuat, yakni desakan pelantikan wakil bupati Sintang yang telah lama dinanti.
Isu lainnya, yaitu pemusatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemekaran wilayah, dan penerimaan P3K.
Kabag Ops Polres Sintang Eko Budi Darmawan menuturkan, personel ditempatkan di beberapa titik di sekitar lokasi gedung DPRD.
“Sebelum aksi dimulai, kami sudah tekankan kepada massa, kami sudah menyiapkan ruang diskusi,” ujarnya, Rabu (6/7).
Oleh sebab itu, massa diharapkan bisa mematuhi ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Kesepakatan itu juga disetujui oleh ketua koordinator.
“Sehingga apabila ada massa yang mengganggu situasi kamtibmas, dapat dilakukan penindakan,” terang Eko.
Pada hari yang sama, aksi mahasiswa menolak RKUHP di Kantor DPRD Kalbar, sempat ricuh.
Penyebabnya, mahasiswa protes lantaran pengendara motor melewati Jalan Ayani, di lokasi aksi.
Kejadian tersebut bermula saat polisi membuka blokade jalan untuk sebuah truk tanki milik Pertamina yang membawa BBM ke SPBU, di samping gedung DPRD.
Kepala Polresta Pontianak Kota Andi Herindra menyampaikan, dia memaklumi terjadi dinamika dalam berdemo.
Namun, para pendemo juga mestinya menghargai hak pengguna jalan lain.
“Jika ada dinamika, ya itu wajar-wajar saja. Lagian, ada sebagian hak pengguna jalan yang sama-sama memiliki tujuan,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News