GenPI.co Kalbar - Realisasi belanjan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar 2022 per 17 Juni baru 22,66 persen.
Sekda Kalbar Harisson mengatakan, berdasarkan data, perangkat daerah yang realisasinya paling rendah ada pada dinas-dinas yang memiliki banyak program fisik.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) berada di posisi terendah, yakni 1,42 persen.
Disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di posisi kedua terendah.
“Realisasi belanja di Dinas PUPR per 17 Juni 2022 baru di angka 4,78 persen," beber Harisson di Pontianak, Selasa (21/6).
Menurutnya, beberapa perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah karena beberapa hal.
Di antaranya, anggaran di perangkat daerah tersebut banyak berupa kegiatan fisik, seperti pengadaan gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya.
"Yang juga menjadi faktor penghambat adalah terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan dana yang bersumber DAK (Dana Alokasi Khusus),” terang Harisson.
DAK yang petunjuk teknis (juknis) belum keluar atau keluar terlambat menjadi hambatan dalam mengeksekusi kegiatan kegiatan DAK tersebut.
Harisson mengungkapkan, realisasi anggaran baru bisa dikebut pada triwulan keempat, saat sebagian besar pekerjaan pengadaan selesai.
Faktor lainnya, lanjut dia, ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai dilelang, tetapi pemenang lelang tersebut enggan mencairkan uang muka di awal.
"Itu terjadi karena memang kontraktor pemenang lelang merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafide,” terangnya.
Hal itulah yang juga menghambat pelaksanaan realisasi anggaran. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News