GenPI.co 
GenPI.co Kalbar - Pemda Kayong Utara terngah memutar otak mencari solusi terbaik dalam memperjuangkan para tenaga honorer daerah.
Bupati Kayong Utara Citra Duani mengatakan, ada beberapa langkah yang diambil Pemkab Kayong Utara saat ini.
Di antaranya lewat BKPSDM yang melakukan pemetaan tenaga kontrak berdasarkan usia dan kualifikasi pendidikan sebagai dasar penyusunan formasi CPNS serta PPPK.
BACA JUGA: Kontra Penghapusan Tenaga Honorer, DPRD: Puskesmas Bisa Tutup
Kemudian, mengusulkan formasi untuk penerimaan pada 2022 hingga 2023.
"Kami menyadari dengan jumlah ASN yang terbatas, tentunya tenaga honorer sangat membantu pemerintah daerah," ujar Citra.
BACA JUGA: 2.000 Tenaga Kontrak Bakal Dihapus, Sekda: Kami Keberatan
Dia menyebut pada 2021, Pemkab Kayong Utara telah mengusulkan 351 formasi PPPK, di antaranya usulan PPPK untuk Satpol PP dan BPBD.
Selain itu, Pemkab Kayong Utara telah mengirimkan surat resmi ke Kemenpan RB untuk meminta jadwal audiensi secara langsung terkait masalah tersebut.
BACA JUGA: Tak Mau Kehilangan Tenaga Kontrak, Ketapang Lakukan Penyelamatan
"Surat resmi sudah kami kirim ke Kemenpan RB. Kami menunggu jadwal dari mereka," tutur Citra.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
