GenPI.co 
GenPI.co Kalbar - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak diimbau untuk memiliki ketelitian dalam melakukan proses pengadaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan seusai membuka Bimbingan Teknis 'Manajemen Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah', di Hotel Ibis, Kamis (23/2).
Menurutnya, proses tanda tangan kontrak khususnya, berpotensi menjadi proses beracara di pengadilan jika disusun tak sesuai aturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Lewat Program Jebol, Disdukcapil Pontianak Sambangi Rutan
"Para pelaku pengadaan barang/jasa harusnya menyadari jika tanda tangan kontrak adalah hukum," tutur Bahasan.
Kekeliruan dalam kontrak bisa menghambat bahkan membatalkan proses PBJ.
BACA JUGA: Pembangunan Sudah 54 persen, Mal Pelayanan Publik Pontianak Diharapkan Cepat Berfungsi
Bahasan menilai, apabila proses PBJ terhambat, jalannya pemerintahan turut terdampak.
"Pada dasarnya, PBJ adalah kontrak bisnis atau komersil. Saya minta buatlah kontrak yang meminimalisir risiko dan apabila memungkinkan tanpa risiko," ujarnya.
BACA JUGA: Klinik dan Laik Kebersihan Jadi Target Rutan Kelas IIA Pontianak
Seperti diketahui, kontrak PBJ memiliki peran yang penting, salah satunya sebagai landasan utama bagi PPBJ melaksanakan proses PBJ.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
